JAKARTA, KOMPAS.com — Skala Survei Indonesia (SSI) merilis paparan hasil penelitian tentang hasil pilkada serentak 2015. Dari semua calon kepala daerah, jumlah calon independen hanya 35 persen.
Direktur Eksekutif SSI Abdul Hakim menyebutkan, calon independen pun hanya muncul di wilayah-wilayah dengan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) di bawah 500.000 orang, yaitu sebanyak 77,8 persen.
Adapun calon independen yang mencalonkan di wilayah-wilayah yang memiliki jumlah pemilih dalam DPT di atas 500.000 orang sebanyak 22,2 persen.
“Artinya, calon independen cukup sulit untuk berkompetisi di wilayah-wilayah dengan angka pemilih cukup besar,” ujar Abdul dalam paparannya di Jakarta Pusat, Selasa (26/1/2016). Sementara itu, dari angka tersebut, hanya 14,4 persen yang memenangi pemilihan.
Sementara itu, 85,6 persennya kalah. Adapun kemenangan paling banyak diraih di tingkat kota, dan tak ada satu pun calon kepala daerah independen yang menang di tingkat provinsi.
“Kalau ingin memiliki probabilitas besar jadi calon independen, majulah di wilayah administrasi kota karena punya proporsi kemenangan calon independen,” tuturnya.
Ia menambahkan, calon independen yang memenangi pemilihan di wilayah administrasi kota sebesar 31,3 persen, di wilayah kabupaten 11,0 persen, dan di wilayah provinsi 0 persen.
Abdul menilai, rendahnya partisipasi calon kepala daerah independen merupakan salah satu implikasi kenaikan batas ambang batas dukungan penduduk pada Undang-Undang Pilkada dari 3,5 persen menjadi 6,5 hingga 10 persen.
“Padahal, semangat dari Undang-Undang Pilkada kita memajukan calon independen adalah untuk menjawab ketidakpercayaan kita terhadap parpol,” tutur Abdul.
Survei dilakukan di 32 provinsi seluruh Indonesia yang menggelar pilkada serentak 2015. Jumlah sampel yang dianalisis adalah 257 wilayah dari 264 wilayah populasi dengan margin of error plus minus persen menggunakan metode purposive sampling.
Adapun sebagian besar sumber data diperoleh dari publikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada situs http://pilkada2015.kpu.go.id per 18 Januari 2016 beserta sumber-sumber lainnya.